Ketua DPD RI Jadi Pembicara Kunci di COP30 Belem, Brazil: Indonesia Negara Paling Serius Hadapi Krisis Iklim
Ketua DPD RI bersama delegasi internasional pada acara COP30 Brazil.
Belem, Brazil. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada Plenary Investment Forum dalam rangkaian Conference of Parties (COP) ke-30 yang diselenggarakan di Belem, Brazil. Dalam kesempatan tersebut, Sultan menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling serius dalam agenda ketahanan iklim global.
Pada COP30 tahun ini, Sultan tampil dalam tiga forum internasional sekaligus, yakni Plenary Investment Forum, Asia Climate Solutions Pavilion, dan sesi khusus pada Paviliun Indonesia. Dalam forum utama, Sultan membawakan pidato bertema “Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia’s Path to Sustainable Transformation”.
Indonesia Perkuat Komitmen Iklim Dunia
Dalam pidatonya, Sultan menjelaskan bahwa Indonesia telah membuktikan komitmennya melalui berbagai kebijakan hijau yang didorong oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Berbagai kebijakan seperti Dana Konservasi Desa dan rancangan undang-undang terkait iklim dan masyarakat adat adalah bukti nyata komitmen Indonesia dalam mempercepat dekarbonisasi,” ujar Sultan.
Ia menambahkan bahwa Indonesia merupakan pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia, ekosistem mangrove terbesar di dunia, serta wilayah laut dalam yang mampu menyimpan hingga 600 gigaton karbon.
Green Democracy Mendapat Sambutan Global
Sultan turut memaparkan konsep Green Democracy (Demokrasi Hijau), paradigma pembangunan yang mengintegrasikan demokrasi, kepentingan politik, dan keberlanjutan lingkungan. Konsep ini mendapat sambutan dan apresiasi luas dari peserta COP30 yang hadir dari berbagai negara.
“Alhamdulillah, bersyukur. Konsep Green Democracy dan posisi Indonesia mendapat perhatian besar dari para delegasi,” ujar Sultan usai sesi pleno.
Empat hari sebelum penyelenggaraan COP30, Indonesia juga telah mendeklarasikan Hari Demokrasi Hijau melalui kegiatan Green Democracy Fun Walk yang dihadiri lebih dari 25.000 peserta, termasuk duta besar negara sahabat dan berbagai pemangku kepentingan.
DPD, DPR, dan Pemerintah Ajukan 3 RUU Prioritas Iklim
Sultan menegaskan bahwa DPD RI bersama DPR dan Pemerintah saat ini tengah mengajukan tiga Rancangan Undang-Undang prioritas terkait perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan, yaitu:
- RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
- RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat
- RUU Daerah Kepulauan
Ketiga RUU ini telah masuk dalam Prolegnas Prioritas sebagai langkah hukum strategis untuk memperkuat ketahanan iklim nasional.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang membuka peluang investasi besar di sektor energi hijau.
Indonesia Ajak Dunia Perkuat Koherensi Politik dalam Aksi Iklim
Dalam kesempatan tersebut, Sultan mengingatkan bahwa laporan UNDP Global Climate Report 2024 menunjukkan 70% kebijakan iklim global gagal akibat lemahnya koherensi dan integrasi politik.
“Mulai dari Belem, Brazil, DPD RI menegaskan bahwa aksi iklim akan menjadi agenda prioritas lembaga Senat Indonesia. Kami akan menginisiasi pertemuan parlemen negara-negara pemilik hutan hujan tropis untuk memperkuat kepemimpinan global dalam isu iklim,” tegasnya.
