DPRD Bengkulu Datangi DPD RI, Minta Dukungan dan Bahas Dampak Pemotongan TKD
Sekjen DPD RI menerima kunjungan Ketua dan Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Sekjen DPD RI, Jakarta, Selasa (11/11/2025). Pertemuan membahas dampak pemotongan TKD serta upaya memperoleh alokasi Inpres Jalan Daerah bagi Provinsi Bengkulu.
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk membahas dampak kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) serta memohon dukungan dalam perjuangan memperoleh alokasi Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Pertemuan berlangsung pada Selasa, 11 November 2025, di Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, mewakili Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin yang saat ini tengah menghadiri Forum COP30 Belem di Brasil.
Dalam pertemuan itu, Ketua dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa kebijakan pemotongan TKD oleh pemerintah pusat sebesar Rp347,93 miliar berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur daerah.
Hal ini disebabkan APBD Provinsi Bengkulu yang hanya sebesar Rp2,411 triliun dan tingginya porsi belanja pegawai mencapai 41 persen, jauh di atas batas ideal sekitar 30 persen.
Untuk mengatasi keterbatasan fiskal tersebut, DPRD Provinsi Bengkulu telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna mengusulkan ruas-ruas jalan prioritas yang dapat dibiayai melalui program Inpres Jalan Daerah. Dalam kesempatan itu, DPRD Bengkulu juga meminta agar ruas-ruas jalan tersebut dapat segera diinput ke dalam aplikasi SETIA yang dikelola oleh Kementerian PUPR untuk memperoleh intervensi pendanaan dari APBN.
Selain itu, DPRD Bengkulu juga telah berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI guna mendapatkan dukungan politik dan alokasi anggaran dari APBN untuk pembangunan infrastruktur di Bengkulu.
Mewakili Ketua DPD RI, Sekretaris Jenderal DPD RI menyampaikan bahwa DPD RI memahami betul kondisi fiskal yang dihadapi Provinsi Bengkulu, dan pada prinsipnya Ketua DPD RI mendukung penuh upaya DPRD Bengkulu dalam memohon alokasi Inpres Jalan Daerah langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan dukungan penuh terhadap perjuangan Pemerintah Daerah dan DPRD Bengkulu. DPD RI akan terus memperjuangkan agar pembangunan infrastruktur di Bengkulu mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat,” ujar Sekjen DPD RI dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan tersebut menjadi bentuk nyata sinergi antara lembaga perwakilan pusat dan daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama terkait pemerataan pembangunan dan peningkatan konektivitas wilayah di Provinsi Bengkulu.
